Petani Kalianyar Indramayu Keluhkan Sawah Tadah Hujan, Taufik Hidayat Janji Perjuangkan Anggaran Pertanian

INDRAMAYU - Masalah krisis air di lahan pertanian tadah hujan menjadi keluhan utama yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, H Taufik Hidayat SH di Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Sabtu (08/08/2026).

Kegiatan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Sidang 2025–2026 ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial di wilayah Krangkeng.

H Taufik Hidayat, yang juga menjabat sebagai PLT DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, turun langsung menyerap berbagai poin aspirasi dari warga setempat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua PK H Alfas Hermansyah serta Tokoh Agama Desa Krangkeng, Abah H Badrudin Yuha.

Jajaran pengurus Pengurus Desa (PD) Partai Golkar se-Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, juga turut mengawal jalannya penyampaian aspirasi tersebut.

Masyarakat yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi dengan menyampaikan berbagai aspirasi di luar hasil musyawarah desa.

Dalam dialog tersebut, Taufik mendata sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi warga di lapangan.

"Untuk hasil reses banyak masyarakat yang menyampaikan soal Pertanian, Sampah, Garam dan jalan usaha tani," kata H Taufik Hidayat.

Keluhan paling menonjol datang dari Wartum, warga Desa Kalianyar yang juga merupakan PD Desa Kalianyar, terkait minimnya pasokan air bagi kawasan pertanian tadah hujan.

"Kalianyar ini susah dapat giliran air hingga tidak bisa panen 2 kali, mohon di perhatikan oleh bapak Dewan H Taufik agar masyarakat kami bisa sejahtera karena bisa panen 2 kali," keluh Wartum.

Menjawab persoalan tersebut, legislator asal Kabupaten Indramayu ini menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib para petani melalui alokasi anggaran daerah. Ia berjanji berupaya maksimal meningkatkan alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat bagi sektor pertanian agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan sesuai job dan tupoksinya.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang membutuhkan dukungan anggaran memadai agar kesejahteraan petani meningkat dan akses infrastruktur pertanian semakin baik. 

Penyerapan aspirasi ini menjadi langkah penting untuk menjaring persoalan riil warga sekaligus memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. (*)