Diduga Sunat Ketebalan Jalan di Juntikedokan Indramayu, Kinerja CV Tiga Utama Pertanyakan

INDRAMAYU - Praktik dugaan pengurangan spesifikasi teknis dalam proyek infrastruktur desa kembali membentang di Kabupaten Indramayu. 

Kali ini, proyek Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Juntikedokan I, Kecamatan Juntinyuat, berada di bawah sorotan tajam lantaran ditemukannya indikasi pengerjaan yang disinyalir tak sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan papan informasi di lokasi kegiatan, proyek bernilai Rp197.660.000,- tersebut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu T.A. 2026. 

Kegiatan ini berada dalam domain kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diskimrum) Kabupaten Indramayu, dengan penyedia jasa pelaksana CV. TIGA UTAMA.

Namun, hasil investigasi dan pengukuran langsung di lapangan menunjukkan angka yang janggal. Ketebalan coran beton yang terpasang terindikasi hanya berkisar 10 sentimeter terpaut hingga 5 sentimeter dari standar ideal spesifikasi jalan lingkungan yang umumnya mensyaratkan ketebalan minimal 15 sentimeter.

Pengurangan volume ketebalan dari standar ideal ini bukan sekadar persoalan angka di atas kertas. Secara keteknikan (engineering), pemangkasan struktur beton berpotensi fatal terhadap daya dukung beban dan usia pakai bangunan.

Secara kalkulasi anggaran, dugaan selisih volume fisik tersebut juga berpotensi mengarah pada kerugian keuangan daerah. 

Uang rakyat yang dialokasikan ratusan juta rupiah terancam menguap akibat kualitas fisik proyek yang ditekan demi mengejar margin keuntungan penyedia jasa.

"Jika spesifikasi ketebalan dipangkas, daya tahan beton akan merosot tajam. Jalan akan cepat retak, dan hancur sebelum masa pemeliharaan usai. Yang dirugikan dua pihak sekaligus, uang rakyat di APBD terbuang sia-sia, dan masyarakat Desa Juntikedokan tidak menikmati fasilitas jalan yang layak," ujar Abdullah At, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABDAL (Aliansi Bersama Dampak Lingkungan). Jumat, (31/07/2026).

Menguapnya dugaan penyimpangan di lapangan ini turut melempar bola panas ke meja Diskimrum Kabupaten Indramayu. 

Publik mempertanyakan sejauh mana peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pengawas dalam mengawal jalannya pekerjaan fisik tersebut.

Sesuai prosedur standar penyerahan pekerjaan, dinas teknis diwajibkan melakukan uji petik pengukuran kedalaman (core drill) di sejumlah titik acak sebelum pembayaran dilakukan 100 persen. Apabila pengawasan terkesan membiarkan atau menutup mata atas celah ini, integritas tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemkab Indramayu patut dipertanyakan.

Masyarakat mendesak agar dinas Terkait (Diskimrum) segera menurunkan tim independen untuk menguji core drill secara terbuka di hadapan perwakilan warga dan awak media.

Redaksi telah telah melakukan konfirmasi resmi kepada Penanggung Jawab Lapangan / Pelaksana CV. TIGA UTAMA inisial M alias W melalui pesan WhatsApp. ​Sejumlah pertanyaan telah diajukan, mulai dari klarifikasi spesifikasi RAB, alasan selisih ketebalan 5 cm di lapangan, koordinasi Addendum dengan dinas terkait, hingga kesediaan kontraktor untuk melakukan uji petik (core drill) bersama di lokasi.

​Namun sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan, pihak CV. TIGA UTAMA masih belum memberikan tanggapan atau jawaban apa pun terkait pesan konfirmasi yang telah terkirim tersebut.

​Redaksi nusantaraindonesia.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana maupun Diskimrum Kabupaten Indramayu untuk dimuat pada pemberitaan susulan. (*)