Fokus Pemulihan Anggaran dan Perluasan Layanan, Pemprov Jabar Resmi Ambil Alih Pengelolaan RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol
INDRAMAYU - Pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pantura M.A. Sentot Patrol dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat resmi ditandai melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Ruang Rapat Gubernur, Senin (25/05/26).
Langkah strategis ini diambil sebagai solusi atas stagnasi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut akibat keterbatasan fiskal dan kewenangan daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) bersama Bupati Indramayu Lucky Hakim, didampingi Pj. Sekda Indramayu Ahmad Syadali, Plt. Kepala Bapperida Indramayu H. Suwenda, serta Ketua DPRD Indramayu Dra. Hj. Nurhayati, hadir langsung dalam pengesahan alih status ini.
Bupati Lucky Hakim menjelaskan bahwa langkah menyerahkan rumah sakit ke tingkat provinsi merupakan upaya konkret agar fasilitas dan kualitas pelayanan dapat didongkrak secara maksimal setelah sempat mengalami kendala di tingkat kabupaten.
"Rumah sakit kabupaten yang memang ada stagnasi di situ, pelayanannya memang kurang optimal. Tetapi alhamdulillah, kami serahkan kepada provinsi, nanti di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Tapi kita mohon nanti akan dibangun menjadi pusat pelayanan rujukan untuk Jawa Barat," ungkap Bupati Lucky.
Dari sudut pandang kebijakan anggaran dan pemerataan layanan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa RSUD Patrol akan dikembangkan menjadi rumah sakit tingkat provinsi yang berfungsi sebagai pusat rujukan strategis lintas wilayah.
"Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol, menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Nanti melayani wilayah Indramayu, Subang yang dekat situ, dan Majalengka," tutur KDM.
KDM menekankan bahwa kebijakan ini mendatangkan keuntungan ganda (*double impact*). Selain mutu layanan medis yang dipastikan meningkat berkat dukungan penuh anggaran provinsi, alih status ini juga berdampak langsung pada efisiensi fiskal dengan meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.
Selain menyoroti sektor kesehatan, pertemuan tingkat tinggi tersebut turut memperkuat sinkronisasi pembangunan infrastruktur daerah. Pemkab Indramayu tercatat telah mengalokasikan anggaran Rp280 miliar pada tahun berjalan serta berkomitmen melakukan penambahan pada anggaran perubahan demi memastikan konektivitas dan aksesibilitas jalan menuju fasilitas publik tetap prima. (*)
