Evaluasi Kinerja 2025, DPRD Indramayu Berikan Rekomendasi LKPJ untuk Perbaikan Pembangunan

INDRAMAYU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (28/4).

Rapat paripurna ini merupakan puncak dari rangkaian evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu selama satu tahun anggaran sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Amroni, S.IP., dalam laporannya menyampaikan bahwa keputusan rekomendasi tersebut disusun secara komprehensif berdasarkan hasil kerja pansus. Ia menegaskan bahwa rekomendasi ini memiliki peran strategis bagi jalannya pemerintahan di Bumi Wiralodra.

“Keputusan tentang rekomendasi DPRD pada dasarnya merupakan poin-poin yang berisi kritik, saran, serta masukan konstruktif kepada Bupati Indramayu. Hal ini bertujuan sebagai bahan perbaikan ke depan di bidang pemerintahan dan pembangunan, agar tetap selaras dengan visi misi yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah,” ujar Amroni.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjelaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun secara sistematis merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu tahun 2025-2029.

Dokumen LKPJ tersebut memuat laporan menyeluruh mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan instrumen penting bagi rekan-rekan di legislatif untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu. Melalui dokumen ini, kita bisa melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan pembangunan telah berjalan sesuai aturan selama Tahun Anggaran 2025,” jelas Bupati Lucky Hakim.

Penyampaian rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif di Indramayu. Dengan adanya evaluasi berkala, setiap kebijakan pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal menuju pembangunan yang berkelanjutan. (*)