Kasat Pol PP Indramayu Beri Peringatan Keras Developer: Abai Drainase, Izin Usaha Terancam Ditutup
INDRAMAYU — Banjir parah yang melanda jantung Kota Indramayu dalam sepekan terakhir memicu reaksi keras dari penegak peraturan daerah. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, secara tegas menyoroti lemahnya tanggung jawab pengembang pemukiman (developer) sebagai salah satu penyebab kronis banjir di wilayah perkotaan.
Kritik pedas tersebut dilontarkan Teguh usai meninjau langsung kondisi warga dan membantu evakuasi di titik terdampak, seperti Perumahan Cidayu, BDI 1, dan Perumahan Ningrat 1 di Kelurahan Margadadi, Selasa (27/1/2026). Ia menilai menjamurnya perumahan baru tanpa mitigasi bencana yang matang telah merugikan masyarakat luas.
“Ini warning. Kami akan tegas, jika ditemukan pelanggaran dari pihak developer akan kami tutup. Setelah kami pelajari, banjir di perkotaan kali ini salah satunya akibat menjamurnya perumahan tanpa mitigasi yang matang,” jelas Teguh Budiarso.
Menurutnya, bencana ini tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan pada faktor cuaca ekstrem. Teguh melihat adanya kesalahan teknis pada site plan perumahan yang tidak memikirkan sistem pembuangan air jangka panjang. Ia mendesak pengembang agar tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga memiliki nurani terhadap kelestarian lingkungan, termasuk penyediaan fasilitas embung yang memadai.
Teguh juga memperingatkan bahwa ketersediaan lahan terbuka hijau, sawah, dan empang yang selama ini berfungsi menyerap air akan terus berkurang seiring pesatnya pembangunan. Jika perizinan tidak diperketat dan sistem drainase tidak tersentral, risiko banjir di masa depan diprediksi akan semakin parah.
“Developer harusnya lebih peduli, bukan hanya business saja. Site plan-nya harus dikaji ulang, terutama saat menempuh perizinan agar ada pembuangan air yang paten,” tambahnya.
Selain menyoroti pihak swasta, Teguh juga menyinggung perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tingginya produksi sampah harian di Indramayu menjadi faktor utama tersumbatnya drainase kota. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah banjir memerlukan kesadaran kolektif antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
“Jangan hanya mengandalkan pemerintah daerah. Produksi sampah kita sangat luar biasa, ini butuh kesadaran dari masyarakat sendiri dan kita semua untuk menjaga lingkungan,” pungkas Teguh. (*)
