Pansus 6 DPRD Indramayu Konsultasi Ke Biro Humas Kemensos RI
Tayang:
13 July
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id),- Pimpinan Dan Anggota Pansus 6 DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Rapat Konsultasi ke Biro Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu didampingi Anggi Noviah, SIPol Selaku Ketua Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Indramayu.
Kedatangan Rombongan Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Indramayu Ke Biro Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, diterima oleh Biro Humas Kemensos Republik Indramayu, Abdul Rojak bersama jajaran staf di Gedung Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD kabupaten Indramayu Turah mengatakan, rapat konsultasi Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Indramayu ke Biro Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka sharing dan meminta pendapat untuk penyusunan Raperda Kesos.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus 6 Anggi Noviah SIPol mengatakan, upaya terwujudnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berjenjang, perlu adanya Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial artinya untuk pada peningkatan ekonomi dan mutu kualitas hidup masyarakatnya, dari keluarga pra sejahtera menuju keluarga sejahtera.
Menanggapi hal tersebut, Biro Humas Kementerian Sosial RI Abdul Rojak menjelaskan, untuk mencapai hal yang maksimal dalam penenganan pemerlu pelayanan kesejateraan sosial (PPKS) perlu dilakukannya pendataan awal dimana data itu harus masuk dalam katagori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tidak lepas dari itu, untuk mewujudkannya harus ada peran masyarakat seperti terbentuknya potensi sumber kesejahteraan sosial.
"Meliputi Relawan Sosial, Penyuluh Sosial Penggiat Sosial dan Pilar-Pilar Sosial lainnya agar pemanfaatan program dari pemerintah lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana pada Permensos Nomor 16 tahun 2017 tentang sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, dan Permensos Nomor 15 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin," jealsnya. (Ade)
