Ono Surono: Desa Harus Kuat Halau Isu Hoax yang Ancam Ideologi Bangsa

CIREBON, - Anggota DPR RI, Ono Surono menegaskan bahwa peran pemerintah desa harus lebih aktif dan kuat dalam menghalau isu hoax dan ujaran kebencian yang dapat merusak ideologi Pancasila. Pasalnya desa adalah birokrasi terakhir yang paling demokratis dan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

Hal itu diungkapkan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Empat Pilar Kebangsaan di desa Karanganyar kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, belum lama ini. Kegiatan dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat dan pemerintah desa sekitar seperti kepala desa atau kuwu desa Karanganyar dan kuwu desa Panguragan Lor.

"Desa harus kuat menghalau isu-isu hoax dan fitnah serta ujaran kebencian, khususnya yang mengancam atau memprovokasi ideologi bangsa yakni Pancasila," ujar Ono.

Menurutnya, desa adalah kekuatan rakyat Indonesia yang harus memiliki jiwa nasionalisme tinggi untuk siap melawan segala bentuk propaganda yang mengancam ideologi bangsa.

Bentuk-bentuk propaganda yang dimaksud menurut Ono, misalnya isu hoax atau fitnah seperti soal ajakan untuk memerangi dan membenci pemerintah tanpa ada upaya tabayun atau konfirmasi yang valid dan memahami proses.

"Contohnya soal hutang negara, pemerintah ini kan saling berkelanjutan, jadi bukan berarti semuanya dihutang oleh pemerintahan sekarang, itu diplintir namanya. Untuk itu kita semua harus paham mana yang berita atau isu yang sengaja untuk propaganda mana yang memang benar untuk kemajuan bangsa. Jadi khsusnya pemerintah desa harus ikut memahamkan kepada masyarakatnya soal hal tersebut," jelasnya.

Sementara, kuwu desa Karanganyar, Moh Yakub mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan upaya transformasi masyarakat terkait penolakan terhadap berita hoax dan ujaran kebencian.

"Kami sudah menyampaikan soal itu ketika ada kesempatan," katanya.

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk mendukung penuh apa yang sudah diprogramkan oleh desa melalui APBDES-nya, khususnya untuk pemberdayaan masyarakatnya.

"Kami juga minta dukungan kepada pemerintah daerah soal masalah itu. Minimal memfasilitasi agar saling terintegrasi untuk selalu menjaga ideologi kita yakni Pancasila," tandasnya.