Nico Antonio Buktikan Keberhasilan Swakelola Parkir Karangampel Indramayu, PAD Naik Signifikan

INDRAMAYU - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, H. Nico Antonio, ST, membantah keras tudingan miring di media sosial terkait dugaan kebocoran retribusi parkir di Pasar Karangampel yang menyeret namanya. Nico menegaskan bahwa sistem swakelola yang diterapkan saat ini justru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Dengan menyodorkan dokumen resmi, Nico membuktikan bahwa sistem swakelola yang berjalan saat ini justru memberikan keuntungan finansial berkali-kali lipat bagi daerah dibandingkan sistem sebelumnya.

Di Gedung DPRD Indramayu, Rabu (6/5/2026), Nico membeberkan dua dokumen kunci untuk meluruskan opini publik. Dokumen pertama "Target Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan Tahun 2025" mencatat target untuk Pasar Karangampel sebesar Rp66.769.000 per tahun di bawah pengelolaan pihak ketiga, PT. Langgeng Asal Rukun.

Namun, dokumen kedua yakni "Realisasi Wilayah Retribusi 2025" mengungkap fakta sebaliknya, realisasi hanya menyentuh angka Rp56.197.330. Artinya, terdapat minus sebesar Rp10.571.670 dari target yang ditetapkan.

"Ini dokumen resmi. Sistem lama targetnya Rp66 juta setahun, dikelola pihak ketiga, tapi realisasinya minus Rp10,5 juta. Tidak capai target," ujar Nico tegas.

Kondisi ini berubah drastis sejak diberlakukannya sistem swakelola oleh Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) pada tahun 2026. Nico mengungkapkan bahwa per April 2026, PAD dari sektor parkir Karangampel telah menembus angka Rp107 juta.

"Sekarang swakelola oleh dinas, baru 4 bulan sudah Rp107 juta. Naik hampir 5 kali lipat. Wajar jika saat pembahasan perencanaan, Komisi III mendukung swakelola karena datanya jelas menguntungkan daerah," papar legislator yang terpilih dari Dapil 2 (Juntinyuat, Karangampel, Kedokan Bunder, dan Krangkeng) tersebut.

Nico membantah keras tudingan yang menyebut dirinya menerima aliran dana dari sektor parkir. Ia meminta publik untuk memahami batasan tugas antara legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi gagal paham.

"Tugas Komisi III itu menyusun, membahas, dan menetapkan perencanaan anggaran serta mengawasi PAD. Soal teknis setoran harian, itu ranahnya Diskopdagin. DPRD tidak pegang uang parkir. Silakan tanya ke dinas teknisnya," tegasnya.

Terkait langkah hukum, Nico mengaku bersyukur bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Aparat Penegak Hukum (APH) sudah turun melakukan pemeriksaan ke lapangan. Ia pun mendesak agar hasil pemeriksaan tersebut dibuka secara transparan kepada publik.

"Kami siap panggil Diskopdagin untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat). Tapi pahami tupoksi: kami awasi perencanaannya, dinas yang eksekusi teknisnya. Yang minus Rp10 juta itu sistem lama 2025. Yang Rp107 juta itu swakelola 2026. Jangan dibolak-balik," ucapnya lagi.

Menutup keterangannya, Nico mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan berhenti menggiring opini yang merusak reputasi tanpa dasar.

"Dokumen target Rp66 juta vs realisasi swakelola Rp107 juta itu fakta. Inspektorat dan APH sudah bekerja. Kawal hasilnya, tapi jangan giring opini. Saya pertaruhkan nama baik pribadi dan partai," pungkasnya. (*)