Sumbat Dialog, Demo Ribuan Massa KOMPI Tolak Revitalisasi Tambak Berakhir Anarkis di Alun-Alun Indramayu

INDRAMAYU, Kebuntuan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan masyarakat pesisir berujung pada aksi perusakan fasilitas publik. Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) memadati depan Pendopo Indramayu untuk menolak proyek Revitalisasi Tambak Pantura, Kamis (02/04/2026).

​Aksi yang semula direncanakan sebagai "Aksi Damai" sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan resmi nomor 06/03/KOMPI/2026, berubah menjadi anarkis saat massa merasa diabaikan oleh Bupati Lucky Hakim. 

Kekecewaan massa memuncak dengan pengrusakan fasilitas di kawasan Alun-Alun setelah orang nomor satu di Indramayu tersebut tak kunjung muncul menemui pendemo.

​

​Berdasarkan dokumen aspirasi KOMPI, gerakan ini dipicu oleh rencana pengalihan lahan tambak Perhutani dan tanah timbul untuk proyek budidaya ikan nila salin sistem intensif. 

Masyarakat pembudidaya dari empat kecamatan merasa terancam karena lahan yang selama ini dikelola secara turun-temurun akan diambil alih oleh pemerintah.

​"Hasil pertemuan sebelumnya dengan Diskanla dan stakeholder terkait dinilai sangat mengecewakan. Kebijakan ini berpotensi merugikan masyarakat pembudidaya karena akses terhadap lahan produktif akan hilang," tulis poin keberatan dalam surat yang ditandatangani Ketua KOMPI, H. Darsam.

​

​Aksi massa ini awalnya berlangsung tertib. Namun, suasana berubah saat Bupati tak kunjung membuka ruang dialog. Massa yang emosi mulai merusak sejumlah ornamen dan fasilitas Alun-Alun sebagai bentuk protes atas bungkamnya pemerintah daerah.

​Aparat keamanan dari Polres Indramayu dan Kodim yang bersiaga di lokasi berupaya keras menahan laju massa agar kerusakan tidak meluas ke area lain. 

Meskipun keamanan diperketat, sisa-sisa kerusakan fasilitas publik kini menjadi saksi bisu gagalnya mediasi antara pemerintah dan ribuan pembudidaya ikan.

​Hingga saat ini, massa mendesak agar Pemerintah Kabupaten Indramayu membatalkan proyek revitalisasi tersebut dan mengembalikan hak kelola lahan kepada masyarakat lokal. 

Ketiadaan Bupati di tengah ribuan warganya yang menuntut kepastian hidup menjadi catatan kritis atas tata kelola komunikasi publik di Kabupaten Indramayu. (*)