Respon Teguran Kemendagri, Pemkab Indramayu Siapkan Lahan Cabai dan Bawang Guna Tekan Inflasi

INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen melakukan aksi nyata dalam pengendalian inflasi daerah menyusul adanya arahan tegas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini mengemuka saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara daring di Ruang Indramayu Command Center (ICC), Senin (27/4).

Rapat tersebut diwarnai dengan teguran keras dari Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, kepada ratusan pemerintah daerah yang dinilai masih pasif dalam melakukan intervensi pasar. Tomsi menekankan bahwa pengendalian inflasi menuntut kerja nyata di lapangan, bukan sekadar kehadiran dalam rapat koordinasi.

“Saya minta kepala daerah serius memanfaatkan bantuan APBN, seperti program penanaman cabai dan bawang. Jika lahan tidak disiapkan dan bantuan tidak dimanfaatkan, itu tanda kepala daerah tidak amanah. Jangan hanya menanti nasib tanpa tindakan,” tegas Tomsi Tohir dalam arahannya.

Tomsi juga menginstruksikan daerah untuk berhenti berlindung di balik alasan faktor cuaca atau kendala distribusi, dan segera mengeksekusi solusi konkret demi menjaga daya beli masyarakat.

Menanggapi instruksi tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu, Asep Abdul Mukti, menyatakan kesiapan Kabupaten Indramayu untuk menjadi bagian dari solusi pengamanan pasokan pangan nasional. 

Indramayu sendiri terpilih sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang menerima intervensi bantuan APBN dari Kementerian Pertanian untuk komoditas cabai dan bawang.

Asep menegaskan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan lahan yang disyaratkan oleh pemerintah pusat.

“Sesuai arahan pusat, kami akan segera memastikan kesiapan lahan seluas 5 hingga 10 hektare untuk program penanaman ini. Kami tidak akan sekadar memantau, tetapi langsung bergerak memastikan bantuan ini terlaksana dengan baik di lapangan,” ujar Asep Abdul Mukti.

Menurutnya, stabilitas harga hanya bisa dicapai jika pasokan barang tersedia melimpah di pasar. Penanaman mandiri ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang agar Indramayu tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah yang harganya sering kali fluktuatif.

Selain fokus pada komoditas hortikultura, Pemkab Indramayu juga memperketat pengawasan terhadap distribusi kebutuhan pokok lainnya. Koordinasi dengan Bulog akan diperkuat untuk memastikan stok beras dan minyak goreng tetap aman dan tidak ada permainan harga di tingkat spekulan.

“Kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga yang terjangkau. Kami berharap dengan program penanaman ini dan pengawasan distribusi yang ketat, warga Indramayu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang stabil,” pungkas Asep.

Langkah cepat ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi kesejahteraan ekonomi warga dari gempuran laju inflasi. (*)