Kecewa Tak Direspons Bupati, 10.000 Massa KOMPI Bakal Gelar Aksi Tolak Revitalisasi Tambak Pantura

​INDRAMAYU – Gelombang penolakan terhadap proyek Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Indramayu kian memanas. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi damai kepada Polres Indramayu guna memperjuangkan nasib ribuan penggarap tambak yang terdampak proyek tersebut.

Rencana aksi ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Indramayu. KOMPI menilai Bupati Indramayu cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat pesisir setelah surat permohonan audiensi yang dikirimkan pada 15 April 2026 lalu tidak kunjung mendapatkan respons resmi.

​“Sampai hari ini surat tersebut tidak ada respons. Hal ini mengindikasikan kalau Bupati tidak menganggap penting hal ini, dan cenderung menyepelekan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat pesisir,” tulis KOMPI dalam surat pemberitahuannya tertanggal 25 April 2026.

Proyek revitalisasi yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ini bertujuan untuk budidaya ikan nila salin sistem intensif. Namun, bagi masyarakat pesisir, proyek tersebut dianggap sebagai bentuk pengambilalihan atau perampasan lahan garapan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Aksi damai susulan ini direncanakan akan melibatkan massa yang jauh lebih besar dibanding aksi pada 2 April lalu yang diikuti oleh 3.000 orang. Berikut adalah rincian rencana aksi tersebut:

• ​Waktu: Kamis, 30 April 2026 | Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai.

• Estimasi Kekuatan: 10.000 orang (berasal dari 4 kecamatan).

• ​Titik Kumpul: Parkir Kuliner Cimanuk.

• ​Titik Aksi: Pendopo Kabupaten Indramayu.

Dua poin utama yang menjadi tuntutan massa adalah:

1. Tolak Proyek Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Indramayu.
2. ​Batalkan MoU Bupati Indramayu dengan KKP RI Nomor: 01/DPJB/KKP/NIK/VI/2025 terkait proyek tersebut.

​Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Ketua KOMPI Indramayu, H. Darsam, Sekretaris H. Fahmi Labib, SE., serta Kordum Hatta Bintang. Tembusan surat juga disampaikan kepada Bupati Indramayu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu.

Aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan agar tercipta solusi yang berpihak pada keadilan bagi masyarakat pesisir di kawasan tambak Perhutani dan tanah timbul wilayah Pantura Indramayu. (*)