Masalah Sampah di Kedokan Bunder Tak Kunjung Usai, Agenda Sidak Bupati Indramayu Batal

INDRAMAYU, Harapan warga dan pelaku usaha di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan solusi langsung dari pimpinan daerah terkait persoalan sampah menemui jalan buntu. 

Agenda inspeksi mendadak (sidak) Bupati Indramayu di lokasi tumpukan sampah ilegal mulai dari pinggir jalan raya arah Kedokan Bunder (jalur pipa) tepatnya di sekitar SPU-A PEP Jatibarang Field, hingga jalan lokasi Pertamina Desa Kedokanbunder, dinyatakan batal total pada Senin (30/03/2026).

​Padahal, jadwal kunjungan tersebut telah mengalami tiga kali perubahan waktu sepanjang hari, mulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Pembatalan ini memicu kekecewaan mendalam bagi warga yang telah bersiaga di bawah terik matahari sejak pagi hari.

​"Saya ikut menunggu Bupati hadir ingin tahu solusi untuk menangani sampah di Kedokan Bunder," ujar Haryono Suyono, salah satu warga setempat yang hadir di lokasi.

​

Kekecewaan serupa diutarakan Saimin, warga Desa Kedokanbunder Wetan. "Jujur saya kecewa terhadap Bupati Indramayu Lucky Hakim. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore menunggu di lokasi, penat dan peluh terkena panas kami rasakan, tapi Bupati tidak jadi datang," keluhnya.

​

Masalah sampah di lokasi tersebut bukan sekadar persoalan estetika. Sebelumnya, PT Pangan Agrindo Sejahtera (PAS) telah mengeluhkan tumpukan sampah yang menggunung di lahan milik Pertamina yang tepat berada di depan area produksi mereka. 

Aroma tidak sedap dan peningkatan populasi lalat dikhawatirkan mencemari proses produksi beras dan menghambat minat investor.

​Camat Kedokan Bunder, Roshadian Purnama SH, dalam peninjauan sebelumnya pada Februari lalu, mengakui adanya kendala teknis dalam penanganan sampah di titik tersebut. 

Menurutnya, sampah liar tidak bisa diangkut secara reguler oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena lokasinya tidak terdaftar sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi.

​"Kendalanya, tempat sampah liar seperti ini tidak bisa diangkut secara reguler karena titiknya tidak tercatat atau terdaftar di DLH," jelas Roshadian saat itu. 

Ia menekankan bahwa penyediaan lahan TPS menjadi prioritas utama pihak kecamatan.

​

Pantauan di lapangan pada Senin menunjukkan kesiapan matang dari unsur Pemerintah Kecamatan Kedokan Bunder. Camat, Kasi Trantibum, jajaran staf, hingga para Kuwu dan Jurnalis telah bersiaga di lokasi sejak pagi. Mereka tampak duduk di kursi plastik di area terbuka demi menunggu intervensi langsung dari pemerintah kabupaten.

​Kasi Trantibum Kedokan Bunder, Badrudin SIP, sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan secara maksimal. Namun, tanpa adanya ketersediaan lahan TPS yang resmi, persoalan pembuangan sampah ilegal di lahan Pertamina dan sepanjang jalur pipa akan terus berulang.

​Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi mengenai alasan teknis rombongan Bupati tidak singgah di lokasi sampah Kedokan Bunder tersebut. 

Kondisi ini membuat penanganan sampah yang berdampak pada kesehatan warga dan kelangsungan industri pangan di wilayah tersebut kembali tidak menentu. (*)