Kunjungi Indramayu, dr Ratnawati Serap Aspirasi Desa Kalianyar Terkait Pemangkasan Anggaran 2026
Tayang:
07 Februari
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Ratnawati, MKKK, melaksanakan agenda pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, pada Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang dialog terbuka antara wakil rakyat dengan pemerintah desa dan masyarakat yang tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang cukup signifikan.
Keluhan Pemerintah Desa: Anggaran "Disunat" Drastis
Kepala Desa Kalianyar, Syahroni Agus (yang akrab disapa Ade), menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dr. Ratnawati. Namun, di sisi lain, ia tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya terkait kondisi keuangan desa saat ini.
Menurut Ade, pemerintah desa merasa "dikebiri" dengan adanya pemangkasan anggaran yang sangat tajam. Dari yang sebelumnya mampu mengelola dana hingga Rp1 miliar untuk pembangunan infrastruktur, kini Desa Kalianyar hanya menerima sekitar Rp300 juta.
"Pemerintah desa yang selalu diharapkan masyarakat untuk membangun wilayahnya, sekarang seolah tidak ada anggaran. Kami hanya bisa mengandalkan wakil-wakil kami yang duduk di legislatif karena kebutuhan masyarakat tetap banyak sementara dana terbatas," ungkap Ade.
Selain masalah anggaran pembangunan, Ade juga menitipkan aspirasi mendesak terkait pengadaan mobil siaga. Fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk membantu mobilitas warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.
Respon dr. Hj. Ratnawati: Efisiensi Melanda Seluruh Jabar
Menanggapi keluhan tersebut, dr. Hj. Ratnawati yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, menjelaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan di tingkat desa.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami pemangkasan anggaran yang mencapai Rp2,8 triliun. Sebagai anggota Komisi 3 (Bidang Keuangan), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Banmus), ia memahami betul kesulitan fiskal yang sedang terjadi.
"Cukup tidak cukup, harus cukup. Kita berharap pemerintah desa tetap bisa kreatif membangun, baik melalui dana aspirasi maupun pengajuan lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)," ujar dr. Ratnawati.
Solusi Mobil Siaga dan Fokus Pembangunan Jabar
Terkait kebutuhan mobil siaga, dr. Ratnawati memberikan angin segar. Meskipun hibah langsung dari Pemprov Jabar sudah ditiadakan, masih ada celah melalui pengajuan proposal ke Rumah Aspirasi di Jatibarang yang siap melayani 24 jam.
Lebih lanjut, dr. Ratnawati menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat tahun ini tetap fokus pada tiga sektor utama, yakni Infrastruktur, Pertanian dan Kesehatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan di lapangan.
"Jika menemukan pembangunan jalan atau infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi, silakan laporkan. Bawa datanya saat kami rapat di DPRD, akan kami tindak lanjuti," tegasnya. (*)
