Diah Fitri Maryani DPRD Jabar Awasi Pemerintahan di Desa Cangkingan Indramayu

INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., MM., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, pada Minggu (8/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Jabar untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat desa berjalan sesuai mekanisme, transparan, dan akuntabel. 

Dalam arahannya, Diah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap program pembangunan.

Sebagai wakil rakyat, Diah Fitri Maryani menjelaskan bahwa dirinya memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, budgeting (anggaran), dan pengawasan. Melalui kunjungan ini, ia ingin memastikan aspirasi masyarakat Indramayu tetap menjadi prioritas untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.

"Saya berharap kehadiran saya bisa amanah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Segala aspirasi yang disampaikan hari ini akan terus kami kawal dan perjuangkan," ujar Diah.

Mendengar Keluhan Warga: Dari Ekonomi hingga Infrastruktur Sekolah

Sebagai anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Diah menerima banyak keluhan langsung dari warga Desa Cangkingan. Bidang ini mencakup mitra kerja strategis seperti Disdik, Dinsos, Dinkes, Ketenagakerjaan, hingga BPBD.

Beberapa poin krusial yang disampaikan masyarakat antara lain:

Tekanan Ekonomi: Harapan adanya bantuan permodalan bagi pelaku UMKM dan tukang becak, serta perluasan lapangan kerja.

Pertanian: Kebutuhan pelebaran dan pembuatan senderan (tanggul) pada saluran air dari Sedong hingga Jaenal guna meningkatkan produktivitas petani.

Pendidikan & Infrastruktur: Kondisi bangunan SDN Cangkingan 3 yang retak sehingga mengkhawatirkan keselamatan siswa, serta minimnya kuota bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).

Masalah Banjir: Keluhan mengenai banjir saat hujan akibat saluran air yang macet/tersumbat.

Menanggapi masalah pengangguran dan kesejahteraan, Diah menginformasikan adanya peluang di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Saat ini, BLK Mandiri membuka pelatihan kompetensi selama satu bulan dengan kuota 600 calon tenaga kerja, termasuk pelatihan bagi wirausaha muda usia produktif.

Terkait infrastruktur, Diah memberikan penjelasan jujur mengenai kondisi anggaran saat ini.

"Saat ini Jawa Barat masih fokus pada pembangunan infrastruktur besar, sehingga beberapa hibah untuk masyarakat dan sekolah sempat mengalami penyesuaian oleh gubernur," jelasnya.

Mengenai perbaikan saluran irigasi, ia berharap sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dapat segera diakses untuk pengajuan senderan lahan pertanian.

Terkait penanganan banjir dan pendidikan, Diah mengingatkan mengenai pembagian kewenangan. Ia menjelaskan bahwa urusan SD dan SMP berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten, sementara provinsi berperan dalam koordinasi tertentu.

Ia juga mengajak warga untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. "Masalah banjir juga sangat bergantung pada kesadaran kita semua. Masyarakat harus merawat lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai simbol karakter bangsa Indonesia," tutupnya. (*)