Perangi TPPO di Era Digital, Polres Indramayu Ikuti Launching Direktorat Reserse PPA dan PPO

INDRAMAYU – Menjawab tantangan kompleksitas kejahatan terhadap kelompok rentan di era digital, jajaran Polres Indramayu secara resmi mengikuti prosesi launching Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) melalui sambungan virtual di Aula Patriatama, Rabu (21/1).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini diikuti secara khidmat oleh Wakapolres Indramayu, Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M., CPHR., didampingi Kasat Reskrim Muchammad Arwin Bachar dan Kanit PPA Ragil Zaini Firdaus.

Pembentukan direktorat khusus ini merupakan langkah revolusioner Polri dalam merespons modus kejahatan lintas wilayah dan terorganisasi yang kini banyak memanfaatkan celah teknologi informasi.

Kapolres Indramayu, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, melalui Kasi Humas AKP Tarno, menjelaskan bahwa penguatan struktur kelembagaan hingga tingkat Polres ini bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih tajam namun tetap berkeadilan.

“Kehadiran Satres PPA dan PPO di tingkat Polres diharapkan mampu memastikan seluruh proses, mulai dari pencegahan hingga penyidikan, dilakukan dengan pendekatan yang sensitif gender serta berorientasi pada pemulihan korban,” ujar AKP Tarno.

Momentum ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah International Association of Women Police (IAWP) 2026. Hal ini menempatkan Polri di bawah sorotan komunitas internasional dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Pengakuan global tersebut juga dipertegas dengan diberikannya Male Award in Support of He For She kepada Kapolri.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas personel, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bedah buku strategi pemberantasan TPPO. Buku tersebut menjadi panduan praktis bagi anggota di lapangan agar memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang menyasar perempuan dan anak.

“Langkah ini menjadi pondasi penting bagi penguatan kelembagaan Polri yang berperspektif gender. Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal dan memastikan tidak ada ruang bagi para pelaku perdagangan orang di wilayah hukum kami,” pungkas AKP Tarno. (*)