Pemkab Indramayu Percepat Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Lewat Sinergi Lintas Sektor
INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengambil langkah cepat dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Penyelesaian Kendala Penyediaan Lahan untuk KDKMP Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring di Indramayu Command Center (ICC), Rabu (31/12/2025).
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Indramayu Syaefudin hadir mewakili Bupati Indramayu Lucky Hakim, didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0616/Indramayu Letkol Arm. Tulus Widodo. Kehadiran unsur pimpinan daerah dan TNI ini mempertegas soliditas kolaborasi dalam mengawal program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.
Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Bahri, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini krusial untuk membedah aspek teknis penyediaan lahan. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi agar kendala di lapangan dapat segera teratasi sehingga program berjalan efektif sesuai regulasi.
Wakil Bupati Syaefudin menyatakan bahwa KDKMP bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.
“Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Syaefudin.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Indramayu berkomitmen penuh untuk memfasilitasi kebutuhan program tersebut agar manfaatnya dapat segera dirasakan nyata oleh warga. Keberhasilan KDKMP, menurutnya, sangat bergantung pada sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pendampingan dari TNI.
Dukungan dari Kodim 0616/Indramayu dalam pengawalan lahan juga menjadi catatan penting. Keterlibatan TNI memastikan pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan lancar dan kondusif. Dengan adanya langkah percepatan ini, KDKMP diproyeksikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
