Panpilwu Desa Tanjungsari Lantik 49 Anggota KPPS, Siap Sukseskan Pilwu Serentak Indramayu Tahun 2025
Pembentukan KPPS ini merupakan bagian krusial dari pelaksanaan Pilwu sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut, pemilihan dilaksanakan dengan pola Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana setiap TPS melayani maksimal 500 pemilih.
Distribusi Petugas dan Bimbingan Teknis
Ketua Panpilwu Desa Tanjungsari, Abdullah, memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para petugas yang akan disebar di 7 TPS di wilayah desa setempat. Dalam pelaksanaannya, setiap TPS akan diawasi oleh 7 anggota KPPS dengan dukungan 2 petugas pengamanan (Pamsung).
Usai pelantikan, seluruh anggota KPPS bersama Pamsung mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek). Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta memastikan kesiapan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan suara di Desa Tanjungsari.
Penekanan pada Profesionalisme dan Netralitas
Dalam arahannya, Abdullah menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk pengesahan legal bagi petugas dalam menjalankan mandat di TPS. Ia menekankan pentingnya kompetensi dan integritas sebagai pilar utama penyelenggaraan pemilu di tingkat desa.
"Mereka harus memiliki kompetensi, integritas, serta kemandirian dalam menjalankan tugas mereka. Netralitas dan kepercayaan publik adalah kunci," ujar Abdullah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu tugas utama KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara profesional. KPPS dituntut memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjaga integritas hasil suara.
Harapan untuk Kesuksesan Pilwu
Mengakhiri sambutannya, Abdullah menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota yang telah dilantik dan berharap seluruh petugas dapat mengawal jalannya Pilwu Desa Tanjungsari Tahun 2025 hingga sukses.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran KPPS untuk senantiasa menjalin koordinasi yang intensif dengan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Tanjungsari guna memitigasi kendala di lapangan dan menjaga kelancaran proses demokrasi desa. (*)
