Presiden Prabowo Pimpin Rapat KDKMP, Bupati Indramayu Tidak Hadir
Agenda yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia tersebut dinilai sangat krusial, mengingat peran Bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi di daerah dalam menyukseskan program-program strategis nasional yang berpihak pada rakyat.
Kritik dari Pengamat Sosial
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui alasan pasti absennya orang nomor satu di Indramayu tersebut. Hal ini disesalkan oleh pengamat sosial dari Universitas Sunan Gunung Djati Cirebon, DR. Khaerudin Imawan, M.Si. Menurutnya, kehadiran kepala daerah adalah bentuk komitmen terhadap kebijakan Presiden.
"Sangat disesalkan ketidakhadiran Bupati Indramayu dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, kepala daerah seharusnya hadir dan memberikan solusi, terutama bagi desa-desa yang hingga kini belum menyiapkan lahan," tegas Khaerudin.
Ia menambahkan bahwa KDKMP bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Progres Kesiapan Lahan yang Minim
Ketidakhadiran Bupati ini menjadi kontras dengan fakta di lapangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total 317 desa/kelurahan di Kabupaten Indramayu, tercatat baru 60 desa yang menyatakan kesiapan lahan untuk pendirian Koperasi Merah Putih.
Padahal, Presiden Prabowo telah menargetkan koperasi ini mulai beroperasi pada Januari 2026. Rendahnya persentase kesiapan lahan (sekitar 19%) menuntut intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah kabupaten agar target nasional tersebut dapat tercapai tepat waktu.
Instruksi Tegas Presiden Prabowo
Dalam arahannya kepada para kepala daerah, Presiden Prabowo menekankan bahwa Koperasi Merah Putih adalah saluran utama agar subsidi bahan pokok sampai ke tangan masyarakat secara cepat dan tepat. Presiden juga memperingatkan akan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang mematok harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Tujuan utama kita adalah mengembalikan arus kekayaan yang selama ini mengalir keluar untuk kembali ke rakyat kita," ungkap Presiden Prabowo dalam penutup arahannya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyediaan lahan dan fasilitasi regulasi menjadi kunci utama agar arus subsidi dan pengendalian harga pangan di tingkat desa dapat segera terwujud. (*)
