Stunting Turun Signifikan, Pemkab Indramayu Buktikan Kinerja 8 Aksi Konvergensi

INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id),- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat, prevalensi balita stunting di Indramayu turun dari 18,4% menjadi 9,8% hanya dalam waktu satu tahun.

Penurunan signifikan ini mengantarkan Indramayu sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah kedua di Jawa Barat.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi lintas sektor dan komitmen kuat Pemkab Indramayu dalam menjalankan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting secara terpadu.

Komitmen ini ditegaskan Bupati Indramayu melalui Wakil Bupati Syaefudin dalam acara Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Indramayu Tahun 2025 yang digelar secara daring bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Jumat (15/6/2025).

"Kabupaten Indramayu teguh berkomitmen melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Stunting sebagai langkah nyata menurunkan prevalensi stunting. Dengan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan pemantauan, kami yakin target penurunan stunting dapat tercapai," ujar Syaefudin.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita gizi kurang, distribusi tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dan calon pengantin, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif.

Sementara itu, intervensi sensitif meliputi peningkatan akses air minum layak yang telah mencapai 86,2 %, sanitasi layak 97,96 %, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan kampanye konsumsi protein hewani melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Selain itu, Pemkab Indramayu menetapkan 15 desa lokus prioritas pencegahan stunting tahun 2025 melalui Keputusan Bupati, dengan penguatan peran kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Total terdapat lebih dari 5.000 kader yang aktif dalam pencegahan stunting di desa dan kecamatan.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu mencatat, sejumlah indikator utama telah melampaui target nasional, seperti cakupan pelayanan KB pasca persalinan (96,35% dari target 70%) dan persentase desa/kelurahan bebas buang air besar sembarangan (100% dari target 90%).

Sementara itu, TPPS Provinsi Jawa Barat mengapresiasi langkah yang telah ditempuh Pemkab Indramayu dan berharap upaya tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga kabupaten ini dapat mencapai target zero stunting.

Kegiatan penilaian kinerja tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Wawan Ridwan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Setda Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iman Sulaeman, Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu, Idah Nuryani, serta stakeholder terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Indramayu. (*)