INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id),- Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu menggelar rapat koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Berlangsung di Ruang Aula Bappeda Litbang Kabupaten Indramayu, Senin (3/6/2024), rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, El Gharif Hajar Aswad.

Dalam sambutannya, Gharif menyampaikan, rapat koordinasi dilaksanakan untuk melakukan monitoring serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan sehingga berbagai program dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pokja PKP sendiri merupakan lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan penyediaan infrastruktur yang partisipatif dan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu dengan program kerja yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJPD Kabupaten Indramayu 2025-2045 salah satu program kerjanya terkait dengan pengelolaan sampah.

Gharif melanjutkan, dalam optimalisasi pengelolaan sampah Pemkab Indramayu telah memiliki Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) yang ditetapkan melalui Perbup No 51 Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024, sehingga segala bentuk Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah untuk 20 tahun ke depan akan mengacu pada RISPS.

Selain itu, Kabupaten Indramayu juga turut terlibat dalam program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP). Melalui program ISWMP tersebut, direncanakan akan dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa Refused Derivied Fuel (RDF) plan dengan kapasitas pengelolaan sampah 300 ton/hari.

Namun demikian, dalam menyukseskan program tersebut diperlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan salah satunya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah seperti memilah sampah menjadi organik dan anorganik sehingga memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali serta menghindari terjadinya penumpukan sampah.

“Dalam rapat koordinasi kali ini membahas beberapa hal salah satunya membahas mengenai persampahan yang mana kita juga ikut dalam program ISWMP, sehingga semua pemangku kepentingan harus dapat bersinergi sesuai dengan tugasnya untuk menyukseskan program tersebut,” ungkapnya.

Dengan adanya Pokja PKP tersebut, selain meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan namun juga menjadi ajang diskusi guna menyampaikan berbagai pandangan dan ide guna mencari solusi terkait kendala teknis yang dihadapi. (Ade)