Penguatan Kampung KB, Program Konvergensi Lintas Sektoral Di Indramayu Dapat Terintegrasi
INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id),- Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk menjadikan 314 desa/kelurahan se-Kabupaten Indramayu dapat terbentuk menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (KB) guna mewujudkan masyarakat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui program secara konvergensi dan terintegrasi.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Disduk-P3A Kabupaten Indramayu, Heka Sugoro dalam pertemuan Orientasi Penguatan kampung KB Tingkat Kabupaten Indramayu Program Bangga Kencana Tahun 2023, di Aula Disduk-P3A Kabupaten Indramayu, Rabu (9/8/2023).
Dikatakan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Heka Sugoro, sebanyak 209 desa/kelurahan di Kabupaten telah terbentuk Kampung KB. Diharapkan dengan adanya Surat Edaran Bupati Indramayu No. 476/1341.a/Disduk-P3A Tentang Pembentukan Kampung KB maka semua desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan di Kota Mangga dapat terbentuk Kampung KB.
“Kita harapkan, dengan memiliki Surat Edaran yang ditandatangani Bupati Indramayu, maka sebuah keharusan dapat membentuk Kampung KB di setiap desa,” katanya.
Diharapkan Heka, dengan pertemuan Orientasi Penguatan kampung KB Tingkat Kabupaten Indramayu Program Bangga Kencana Tahun 2023 dapat menghasilkan suatu rencana aksi yang dilakukan bersama-sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB.
“Program Intervensi lintas sektor yang kemudian menjadi rencana aksi, maka kita harapkan bisa terintegrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas SDM, keluarga, dan masyarakat,” harapannya.
Rencana kerja penguatan Kampung KB ini seperti Penyediaan data dan dokumen Kependudukan, Penguatan advokasi dalam GERMAS dan Komunikasi perubahan perilaku masyarakat, Peningkatan Akses Pelayanan KB dan Kespro bersumber daya masyarakat, Pendampingan dan Pelayanan pada Keluarga Beresiko Stunting, Peningkatan cakupan dan akses Pendidikan, Peningkatan cakupan layanan Jaminan dan perlindungan sosial, Pemberdayaan ekonomi keluarga dan Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat. (Ucup Supriyatno/ NI)
