KUNINGAN, (nusantaraindonesia.id),- Sebagai dukungan bantuan penanganan darurat bencana kekeringan di Kabupaten Kuningan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dana siap pakai (DSP), logistik peralatan untuk bencana kekeringan, dan 1 unit mobil dapur umum lapangan.


Bantuan tersebut, secara simbolis diberikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M, kepada Sekda Kabupaten Kuningan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD, Indra Bayu Nugraha, S.STP, di Miracle Signature Hills Ciater Subang pada Kamis (24/8/2023).


Pemberian bantuan serupa juga diberikan kepada 6 kabupaten/kota di Jawa Barat, antara lain Kabupaten Kuningan, Subang, Cirebon, Cianjur, Bekasi, dan Kota Cimahi. Pada acara Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD se-Jawa Barat, juga hadir Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Said Ashim, SE, Anggota DPR RI H. Obon Tabroni, Anggota DPR RI Hj. Selly Andriany Gantina, perwakilan kepala daerah penerima bantuan, serta seluruh Kepala Pelaksana BPBD se-Provinsi Jawa Barat.


Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kepala BPBD Kabupaten Kuningan, menyampaikan rasa syukur, dan berterima kasih atas perhatian dari BNPB terkait bantuan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Bantuan berupa satu unit mobil dapur umum lapangan, dan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp250 Juta.


Menurut Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kuningan saat ini memang mengalami peningkatan intensitas bencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini sangat penting, terutama bagi rekan-rekan di BPBD, dalam hal operasional dan aspek lainnya. ‘Doom Lab’ juga sangat diperlukan.


“Sebelumnya, diberikan kesempatan juga  kepada daerah lain bahwa dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi  tersedia. Hal ini, kami sudah memberikan instruksi langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kuningan terkait untuk segera melengkapinya, karena peluang-peluang masih ada. Ini yang kami butuhkan, karena Kuningan termasuk daerah rawan bencana yang memerlukan perhatian bersama. Mengingat keterbatasan anggaran dari APBD, semoga dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi juga dapat terealisasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,” harapnya.


Dalam kesempatan Rakor, Deputi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Said Ashim, SE, menyampaikan bahwa bencana merupakan tanggung jawab bersama  semua pihak. Bencana selalu berdampak luas, sehingga kerusakan tersebut perlu dibangun kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, berkelanjutan, dan mengurangi risiko.


Said Ashim, SE mengingatkan, perlu diwaspadai bahwa fenomena kekeringan mulai meningkat, terutama dalam kondisi kemarau dengan fenomena El Nino. Langkah-langkah pencegahan diperlukan untuk mengatasi krisis air dan kekeringan. Pemerintah telah berusaha memberikan bantuan seperti penyaluran air bersih bagi daerah yang membutuhkan, persediaan cadangan pangan di daerah-daerah yang berisiko tinggi terkena kekeringan, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana kekeringan.


“BNPB berkontribusi khusus pada Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau dan kebakaran hutan. Saat ini, Indonesia telah mengalami 2.657 bencana, sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Kini, kekeringan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan juga semakin meningkat,” ungkapnya. (Al Ihza Mahendra/ NI)