Mengenal Tobroni, Caleg PKB yang Siap Perjuangkan Kesejahteraan Pendidik dan Kualitas Pendidikan Indramayu

INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id),  - Sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) di Kabupaten Indramayu, mulai bersiap menghadapi kontestasi...

INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id), - Sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) di Kabupaten Indramayu, mulai bersiap menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar 14 Februari 2024. Mereka tengah berlomba untuk merebut hati dan simpati rakyat, agar bisa melenggang mulus ke gedung parlemen.

Salah satunya adalah Tobroni MPd MSi, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pria kelahiran Kaplongan Kabupaten Indramayu tersebut, akan berebut satu dari 12 kursi di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat XII yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kota serta Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, sejumlah program prioritas akan ia perjuangkan jika kelak diberikan amanah menjadi wakil rakyat. Salah satu perhatian khusus adalah peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu.

"Karena background saya adalah pendidik, sudah pasti saya akan concern di dunia pendidikan. Bagaimana caranya agar kualitas pendidikan menjadi semakin meningkat," ungkapnya kepada nusantaraindonesia.id, Jumat (25/8).

Disebutkannya, kualitas pendidikan di Jawa Barat hingga kini masih belum merata. Terlebih antara pendidikan di perkotaan, dengan kualitas pendidikan yang ada di pelosok pedesaan.

"Kalau di kota sudah jelas, kualitas pendidikan mereka jauh lebih mapan dan lebih baik. Tapi coba lihat bagaimana potret pendidikan yang ada di pelosok desa? Sangat jauh dari kata layak," imbuhnya.

Ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi, diakibatkan belum meratanya anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pada sekolah-sekolah. Terlebih, sekolah tersebut dilabeli negeri dan sekolah swasta.

"Tidak hanya persoalan sekolah di kota atau di desa, status negeri dan sekolah swasta juga sangat berpengaruh. Sekolah negeri dapat BOPD (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah, red) yang jelas-jelas dianggarkan pemerintah dalam nomenklatur, kalau swasta kan hanya BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal, red) yang sifatnya hanya hibah," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap adanya pemerataan anggaran yang digelontorkan pemerintah, terlepas dari status keberadaan sekolah di kota atau pedesaan, maupun sekolah negeri atau swasta. Sehingga peningkatan kualitas pendidikan bisa semakin merata, demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Ini yang secara pribadi akan terus saya perjuangkan. Agar kualitas pendidikan semakin merata dan mampu mengatrol IPM agar lebih baik lagi di masa mendatang," tegasnya.

Selain pemerataan anggaran pendidikan, pria yang menjabat Kepala SMK NU sekaligus Ketua STKIP NU Kaplongan Kabupaten Indramayu ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan hanya akan bisa diwujudkan jika kesejahteraan tenaga pendidik bisa terjamin.

"Dengan mendapatkan peningkatan kesejahteraan, tenaga pendidik akan lebih fokus untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Bisa melalui peningkatan insentif maupun tunjangan yang lebih layak dan manusiawi, khususnya bagi tenaga honorer yang hingga saat ini masih menjadi tulang punggung dan ujung tombak pendidikan hampir di seluruh pelosok Tanah Air," pungkasnya. (Ucup Supriyatno/ NI)