INDRAMAYU - Pemerintah Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat,  Kabupaten Indramayu berinisiatif membagi rata seluruh bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah melalui Dana Desa.
Bantuan ini diperuntukan guna membantu warga yang kondisi ekonominya melemah akibat pandemi Covid-19.
Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi mengatakan, pembagian sama rata ini dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
"Hasil musyawarah desa diputuskan kita pembagiannya rata semua," ujar dia seperti dilansir Tribuncirebon, Minggu (19/4/2020).
Dirinya juga mengaku sudah meminta tanda tangan kesepakatan dari BPD, LPM, PKK, Karangtaruna, Tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat lainnya guna mencegah konflik yang dikhawatirkan terjadi bilamana pembagian BLT ini bagikan kepada masyarakat.
Adapun yang menjadi landasan pihaknya membagi rata bantuan tersebut, yakni karena tidak adanya satu pun warga Desa Dadap yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.
Sedangkan, jika melihat realita di lapangan, disebutkan dia seluruh warga di Desa Dadap terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19 ini.
"Kalau kita sesuai kriteria 14 item gak ada yang masuk, karena warga yang rumah tanah lantainya, rumahnya bambu, tidak ada wc, itu tidak ada di Desa Dadap," ucapnya.
Ia menjelaskan, dana desa yang didapat Desa Dadap, yakni sebesar Rp 2.038.000.000. Adapun peruntukan untuk bantuan ini maksimal, yakni 35 persen dari total dana desa.
Atau dengan kata lain pihak desa berhak menyalurkan BLT sebesar Rp 713.300.000 untuk membantu perekonomian masyarakat selama 3 bulan mulai dari bulan April, Mei dan Juni.
Sehingga dana desa yang disalurkan untuk dampak Covid-19 ini setelah dihitung, yakni ada sekitar Rp 243 juta per bulannya.
"Di Desa Dadap itu ada sekitar 5 ribu Kelapa Keluarga (KK), kita kurangi yang mendapat bantuan pemerintah pusat dan Banprov, sisanya ada sekitar 3 ribu KK," ujar dia.
Disampaikan Asyriqin Syarif Wahadi, uang senilai Rp 243 juta itu akan dibagi rata kepada sekitar 3.000 KK yang terdampak di Desa Dadap.
Ya sekitar per-KKnya mendapat sekitar Rp 100 ribu, kita bagi rata semuanya," ucapnya.
Diakui dirinya, pembagian BLT ini menjadi beban tersendiri bagi pihak desa. Terlebih adanya janji Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan per-KK bakal mendapat Rp 600 ribu.
Banyak masyarakat yang mempertanyakan bantuan tersebut. Padahal, dana desa yang tersedia jumlahnya terbatas.
"Untuk menghindari kecemburuan, kan jika dilihat yang terdampak semua masyarakat kita terdampak, kalau di bagi per-KK Rp 600 ribu kita tidak mampu, makanya seadanya dana kita bagi rata," ujarnya.
(Redaksi)