Advertisement
Terkini
NUSANTARA INDONESIA

NUSANTARA INDONESIA

  • Untuk Anda
  • Berita Utama
  • network Network
  • domain Tentang Kami
  • contacts Kontak Kami
Dark Mode
Large text article
Bookmarks
  • Home
  • jabar

LKPJ Gubernur Jabar; 131 Penghargaan Jadi Indikator Keberhasilan

Tayang: 22 April
Share
  • Copy linkCopied successfully
  • Share on Facebook
  • Share on X (Twitter)
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Share on LinkedIn
  • Share on Pinterest
  • Share on Tumblr
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi


BANDUNG - Selama kurun tahun 2019, Pemda Provinsi Jawa Barat berhasil meraih 131 penghargaan pembangunan yang terdiri dari enam penghargaan internasional, 100  penghargaan dari pemerintah pusat, dan 25 penghargaan dari lembaga non pemerintah.

Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (20/4/20).

"Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi Jabar dengan dukungan yang kuat dari DPRD. Serta kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media dan seluruh masyarakat Jawa Barat," ujar Gubernur. Seperti dilansir laman resmi Humas Jabar, humas.jabarprov.go.id.

Disebutkan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, capaian indikator kinerja makro daerah meliputi indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 72,03 poin, laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,30 persen, penduduk miskin mencapai 6,82 persen, tingkat pengangguran terbuka 7,99 persen, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mencapai 5,07 persen, dan indeks gini ratio mencapai 0,398 poin.

Selain itu ada beberapa keberhasilan pembangunan terkait urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Ketercapaian sektor pendidikan 2019 ditunjukkan melalui capaian angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah atas atau sederajat masing-masing sebesar 83,81 persen dan 64,41 persen. 

Kemudian urusan kesehatan ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan Swasti Saba dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Tim Pembina Provinsi Terbaik yang Berdedikasi dalam terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat di Jawa Barat. 

Lalu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan dibangunnya creative center di lima kabupaten/kota dan penataan alun-alun di enam kabupaten/kota. Urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

"Serta adanya keberhasilan penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan dengan diraihnya Penghargaan Keserasian Sosial, dan penghargaan terbaik pertama nasional atas capaian kinerja Program Penanganan Fakir Miskin dari Kementerian Sosial RI", sambungnya.

Selain itu juga ada urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di Jawa Barat. Di antaranya urusan tenaga kerja ditunjukkan dengan Anugerah Paramakarya sebagai Pembina Pelaku Usaha Kecil Menengah dan Besar terbaik nasional; peringkat pertama nasional pengupahan dan kesejahteraan pekerja terbaik; dan sebagai Pembina K3 terbaik nasional.

"Lalu penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, capaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak lintas daerah kabupaten/kota," kata Kang Emil.

Urusan lain program ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan nilai ketersediaan pangan sebesar 90,40 poin. Urusan pertanahan, dilaksanakan melalui Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan yang ditunjukkan dengan meningkatnya tertib tata kelola pertanahan.

Juga meliputi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan koperasi dan usaha kecil menengah, urusan penanaman modal, urisan kepemudaan dan olahraga, urusan statistik, urusan persandian, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan kearsipan.

Sementara urusan pemerintahan pilihan Pemda Provinsi Jawa Barat meliputi urusan kelautan dan perikanan, urusan kepariwisataan, urusan pertanian, urusan kehutanan dan urusan perdagangan.

(Redaksi)
Berita Terkait
Post a Comment
Cancel
  • Google News
  • Logo
Advertisement
Advertisement
Iklan -- scroll untuk lanjut membaca
DomaiNesia
Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement
Advertisement
Close Ads
Advertisement
Sorotan
  • Diduga Tak Berijin, Pemasangan Kabel Fiber Optik Wifi Dompleng di Tiang Listrik dan Tiang Telkom

    Tayang: 07 May
  • Mengenal Tobroni, Caleg PKB yang Siap Perjuangkan Kesejahteraan Pendidik dan Kualitas Pendidikan Indramayu

    Tayang: 26 August
  • Klinik Karangampel Sehat, Solusi Akses Layanan Kesehatan yang Terjangkau Masyarakat dan Gratis bagi Anak Yatim

    Tayang: 27 August
  • Indramayu Siap Gelar Pilkades Elektronik 2025, Jadi Pilot Project Jawa Barat Tahun 2026

    Tayang: 16 June
  • Trend Paslon Nomor Urut 1, Bambang - Kasan Terus Alami Peningkatan di Pilkada Indramayu 2024

    Tayang: 03 November
  • Ikuti Google News
    Nusantara Indonesia
  • Ikuti Fanpage Facebook
    Nusantara Indonesia
  • Ikuti WhatsApp Channel
    Nusantara Indonesia
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • TikTok
  • Facebook
Logo
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Sitemap
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
© 2025 Nusantara Indonesia All Right Reserved.
Seedbacklink