Calon PMI di Indramayu Dibekali Perlindungan Diri, Polisi Ingatkan Prosedur Resmi dan Ancaman Kejahatan Digital
Bekal perlindungan diri tersebut disampaikan jajaran Polres Indramayu Polda Jawa Barat kepada para calon PMI saat menggelar penyuluhan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Diamond Indramayu, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang digulirkan kepolisian untuk mendampingi pencari kerja agar terhindar dari berbagai kerentanan kejahatan.
Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., melalui Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno, menegaskan bahwa setiap calon PMI wajib memahami mekanisme penempatan kerja secara prosedural dan resmi.
Langkah pencegahan paling mendasar yang harus dilakukan calon pekerja migran sebelum berangkat adalah memastikan legalitas perusahaan perekrut, memeriksa kelengkapan dokumen, serta mencermati kejelasan perjanjian kerja.
Masyarakat yang berniat bekerja di luar negeri juga diingatkan agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi apabila tidak disertai informasi yang jelas mengenai identitas perusahaan maupun proses pemberangkatannya, karena pola tersebut kerap menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Selain risiko perdagangan orang, calon PMI dinilai rentan menjadi sasaran kejahatan berbasis teknologi informasi selama proses pencarian kerja maupun saat berada di negara penempatan. Oleh karena itu, kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap edukasi pencegahan penipuan digital dan pemerasan online atau sextortion.
Para calon PMI diingatkan untuk mewaspadai modus lowongan kerja palsu, tautan mencurigakan, serta penyalahgunaan data pribadi. Di sisi lain, ancaman sextortion yakni penyalahgunaan foto maupun rekaman video pribadi untuk mengancam dan meminta uang dari korban—juga menjadi materi penting agar para pekerja migran tidak terjebak dalam relasi komunikasi berisiko di media sosial.
Dalam penyuluhan tersebut, para peserta diimbau untuk selalu berhati-hati saat menjalin komunikasi dengan orang yang baru dikenal melalui dunia maya, serta tidak pernah membagikan dokumen identitas, PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada siapa pun. Apabila telanjur menjadi korban pemerasan digital, calon PMI maupun masyarakat diminta tidak menuruti ancaman pelaku, segera menyimpan bukti komunikasi, dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.
AKP Tarno menambahkan, kolaborasi bersama lembaga pelatihan kerja ini merupakan wujud semangat "Polisi Bersama Masyarakat" dalam melindungi calon tenaga kerja asal Indramayu. Melalui pembekalan menyeluruh ini, para calon PMI diharapkan mampu berangkat dan bekerja di luar negeri secara aman dengan pemahaman penuh atas hak serta perlindungan dirinya. (*)