Bangunan Cagar Budaya Gedong Duwur Rusak Oleh Vandalisme Aktivitas Pembuatan Film
INDRAMAYU, Bangunan cagar budaya Gedong Duwur, yang merupakan eks asisten residen tahun 1866, dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat aksi vandalisme dalam aktivitas pembuatan film layar lebar. Bangunan yang baru ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Bupati Indramayu tahun 2023 tersebut kini kehilangan nilai orisinalitasnya pada beberapa bagian vital.
Informasi kerusakan ini pertama kali mencuat dari laporan warga sekitar kepada pihak Indramayu Historia Indonesia. Nang Sadewo dari Indramayu Historia Indonesia mengungkapkan, vandalisme menyasar seluruh dinding tembok bagian depan, ruang dalam, hingga pintu-pintu yang masih dalam kondisi orisinil.
“Kerusakan terjadi pada dinding bangunan dengan cara diluluri cairan semen sehingga nilai sejarahnya hilang,” ungkap Nang Sadewo, menyesalkan hilangnya estetika bangunan bergaya kolonial tersebut.
Menanggapi kejadian ini, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Indramayu, Dedy S. Musashi, bergerak cepat melaporkan tindakan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Dedy mengecam keras tindakan perusakan yang dilakukan demi kepentingan produksi film tersebut.
“Miris sekali masih ada masyarakat yang merusak bangunan cagar budaya hanya untuk kepentingan pribadi. Vandalisme ini merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan karena menghilangkan identitas bangsa yang seharusnya dijaga,” tegas Dedy.
Dedy mengingatkan bahwa Gedong Duwur dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sebagai bangunan peninggalan 1866, Gedong Duwur memiliki kekhasan arsitektur Eropa dengan spesifikasi lantai yang diimpor langsung dari Britania Raya pada zamannya.
Aksi pengaluran cairan semen pada material asli bangunan dinilai telah merusak struktur dan tekstur autentik yang menjadi syarat utama sebuah objek cagar budaya. Hingga berita ini diturunkan, pihak TACB terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan langkah hukum dan upaya pemulihan terhadap bangunan bersejarah tersebut. (*)
Editor: Abdul Jaelani
