Water Meter PDAM di Balai Wartawan Indramayu Hilang, Imbas Konflik?

INDRAMAYU - Alat pengukur kubikasi air atau water meter PDAM yang terpasang di Balai Wartawan Kabupaten Indramayu diketahui hilang misterius. Hilangnya water meter di tempat bekerja para jurnalis ini diduga kuat terkait erat dengan konflik yang sedang terjadi antara wartawan dengan Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu.

Peristiwa ini langsung memicu kekagetan sejumlah anggota wartawan yang biasa mangkal di Balai Wartawan Indramayu. Saat hendak melaksanakan ibadah sholat dhuhur pada Kamis (02/07/2026), mereka mendapati kondisi air tidak mengalir seperti biasanya, sehingga terpaksa memanfaatkan sisa air yang ada di dalam bak mandi.

"Pas mau sholat dhuhur air di tempat wudhu tidak mengalir. Terpaksa saya menggunakan air di bak mandi ruangan ketua PWI," jelas Duliman, salah seorang wartawan yang kerap melakukan aktivitas profesinya di Balai Wartawan tersebut.

Hal senada dialami oleh Abdul Gani yang merasakan adanya kejanggalan di lokasi kejadian. Pasalnya, pada hari Senin kemarin, aliran air PDAM dipastikan masih mengalir normal dan digunakan untuk menunjang aktivitas para jurnalis dari berbagai organisasi kewartawanan yang menempati gedung itu.

"Paling di sini airnya digunakan untuk wudhu dan ada digunakan oleh warung milik anggota wartawan juga," ungkap Abdul Gani.

Kecurigaan terbukti setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi instalasi. Water meter yang mencatat penggunaan air bersih sejak Balai Wartawan itu berdiri pada tahun 1987 ternyata telah raib. Uniknya, pencopotan alat tersebut terlihat sangat rapi, serupa dengan modus operandi hilangnya water meter di pemukiman rumah warga yang sempat dipublikasikan oleh media massa beberapa bulan lalu.

"Mencopotnya rapih dan hampir mirip dengan water meter yang hilang di beberapa wilayah kecamatan di Indramayu. Nanti kita sama-sama lihat di CCTV," tegas sejumlah wartawan di lokasi.

Merunut sejarahnya, pemasangan sambungan air bersih di Balai Wartawan Indramayu telah difasilitasi sejak awal berdirinya gedung pada tahun 1987 silam, tepatnya pada masa pemerintahan Bupati Indramayu, H. Jahari. 

Sejak era tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui PDAM setempat memberikan kebijakan layanan gratis pembayaran tagihan untuk Balai Wartawan sebagai bentuk nyata sinergitas antarlembaga. 

Hubungan kemitraan yang harmonis ini terus berlanjut tanpa hambatan hingga masa kepemimpinan Bupati Indramayu, Nina Agustina.

Namun, situasi berubah drastis di bawah kepemimpinan Bupati Indramayu saat ini, Lucky Hakim. Perumdam Tirta Darma Ayu mulai melakukan penagihan secara sepihak. 

Jajaran jurnalis lintas organisasi sebenarnya sudah berupaya keras memberikan penjelasan komprehensif mengenai historis kebijakan tersebut, tetapi pihak manajemen Perumdam terkesan menutup mata dan tidak lagi menghargai jalinan sinergitas yang sudah mengakar.

"Sejak humas PDAM-nya Sutoni, kami selalu jelaskan bahwa sejak masanya pak Jahari jadi bupati hingga bupati terakhirnya ibu Nina Agustina tidak pernah ada tagihan dari PDAM. Ini merupakan bentuk sinergitas," tegas Ketua PWI Indramayu, Dedy S. Musashi, bersama Ketua PWRI Kabupaten Indramayu, Sonny.

Berdasarkan pernyataan Sutoni kala itu, dirinya berdalih hanya menjalankan perintah langsung dari pimpinan tertinggi, yakni Direktur Utama PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu, Nurpan, terkait kebijakan penagihan tersebut.

"Sejak jamannya Pak Dedi pegang PDAM, Pak Suyanto, Pak Tatang, sampai Pakde Air tidak pernah ada masuk tagihan karena mereka paham makna sinergitas dengan media," tambah Sony dengan nada kritis.

Sebelum insiden hilangnya alat ukur ini, pihak PDAM Tirta Darma Ayu Unit Pelayanan Sindang juga dilaporkan pernah melakukan langkah serupa dengan melayangkan tagihan air bersih ke Balai Wartawan. Kendati demikian, setelah diberikan penjelasan mendalam mengenai duduk perkara dan titik pangkal persoalannya, pihak unit pelayanan saat itu akhirnya dapat mengerti dan memahami situasi yang ada. (*)